Agar Lebih Bebas Ini 4 Alasan Nadiem Makarim Keluarkan ‘Kampus Merdeka’ Luncurkan Kebijakan Baru

Nadiem Makarim kembali meluncurkan kebijakan baru di dunia pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar dari Nadiem Makarim kali ini ditujukan bagi pendidikan tinggi atau perkuliahan. Kebijakan Merdeka Belajar yang baru ini bertajuk Kampus Merdeka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) meluncurkan program tersebut kepada media dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 24 Januari 2020. "Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya," ujar Nadiem Makarim. Kebijakan Kampus Merdeka ini menurut Nadiem Makarim merupakan lanjutan dari konsep Merdeka Belajar.

Paket kebijakan Kampus Merdeka ini juga menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. Adapun kebijakan kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan adalah otonomi universitas berakreditasi A dan Buntuk membuka program studi baru, re akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Ada lagi kebijakan lain yaitu kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH) dan hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks).

Nadiem Makarim juga mengungkap empat alasan di balik peluncuran kebijakan Kampus Merdeka. Nadiem menyebutkan, perguruan tinggi memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul tercepat. Menurutnya, SDM yang ditempa dari mulai kuliah di perguruan tinggi sampai ke dunia nyata dalam rangka membangun Indonesia itu sangat cepat.

"Potensi kalau kita bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita terutama S1, di mana kebanyakan mahasiswa kita itu ada di S1 ini adalah cara tercepat untuk membangun SDM unggul," ujarnya. Menurutnya, pendidikan tinggi di Indonesia ini harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat lantaran posisinya yang dekat dengan dunia pekerjaan. "Dia (pendidikan tinggi) harus yang berinovasi tercepat dari semua unit pendidikan. Karena harus adaptif dan selalu berubah dengan lincah. Namun pada saat ini itu tidak, situasinya tidak seperti itu," ujarnya.

Menurut Nadiem, inovasi merupakan tujuan utama perguruan tinggi. Inovasi yang bisa dilakukan, lanjutnya, seperti inovasi kurikulum, inovasi pengambdian masyarakat, dan inovasi dalam riset. "Inovasi itu tidak bisa dilakukan tanpa ruang bergerak. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi dan ini (inovasi) adalah spirit atau esensi kebijakan Kampus Merdeka," kata Nadiem.

Menurut Nadiem, dengan kebijakan Kampus Merdeka, tanggung jawab pendidikan bisa diampu bersama oleh industri, asosisasi, dan unsur masyarakat. Dengan begitu, pihak kampus akan berlomba lomba akan bekerja sama dengan kampus di dalam maupun luar negeri, lintas industri, lembaga swadaya masyarat, pemerintah, komunitas masyarakat, dan lainnya untuk menciptakan pembelajaran seperi dalam penyusunan kurikulum hingga rekruitmen kerja. "Kami ingin menciptakan dunia baru, di mana yang namanya S1 itu adalah hasil dari gotong royong seluruh aspek dari masyarakat. Bukan hanya perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas pendidikan anak anak mahasiswa kita," tambah Nadiem.

Nadiem menyatakan profesi saat ini menuntut SDM yang memiliki kombinasi lintas disiplin ilmu. Kebijakan Kampus Merdeka yaitu pembebasan mahasiswa belajar di luar prodi, lanjut Nadiem, akan membuat mahasiswa akan lebih adaptif dalam menghadapi situasi pascakuliah dan jaman yang terus berkembang. Mahasiswa akan dibebaskan memilih pembelajaran di luar prodi maupun di luar kampus seperti magang, mengajar di daerah, kolaborasi penelitian, pertukaran pelajar, dan lainnya sesuai kesepatakan di kampus.

Pembelajaran di luar program studi sendiri akan diberikan jangka waktu tiga semester atau setara bobot 60 sks. Nadiem Makarim ungkap kelemahan dari program Ujian Nasional. Nadiem Makarim diketahui sudah menghapus Ujian Nasional untuk tahun 2021.

Ini alasannya! Nadiem Makarim resmi menghapus Ujian Nasional di tahun 2021, mantan bos gojek ungkap alasannya, terlalu banyak menghafal dan buat stres siswa serta guru. Seperti yang diketahui, Ujian Nasional tahun 2021 resmi dihapus.

Nadiem Makarim resmi menghapus Ujian Nasional di tahun 2021 pada Rabu, 11 November 2019. Sementara, Ujian Nasional untuk tahun 2020 masih akan dilangsungkan. Hal tersebut dikarenakan pelajar yang menjalani Ujian Nasional di tahun 2020 sudah mempersiapkan diri.

Adiem kemudian menjelaskan bahwa wacana penghapusan UN saat ini telah dikaji, dievaluasi dan dilakukan penilaian. Pada 2021 nanti, Ujian Nasional akan digantikan dengan program baru. "Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memaparkan alasan menghapus ujian nasional (UN) pada 2021 dalam rapat bersama Komisi X DPR.

Mengutip dari Kompas.com , menurut Nadiem, ada tiga alasan mengapa UN perlu diganti dengan sistem ujian lain. Pertama, UN hanya sekadar membuat siswa menghafal. Belum lagi, materi pada mata pelajaran padat.

"Karena cuma ada beberapa jam untuk melakukan itu, sehingga semua materi harus di cover. Ujung ujungnya, ya harus menghafal. Makanya timbul berbagai kebutuhan untuk bimbel dan lain lain untuk mencapai angka tinggi," kata Nadiem di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Kedua, kata Nadiem, UN menjadi sumber stres bagi siswa, guru, dan orang tua. Sebab, nilai UN menjadi penentu nilai akhir siswa di masa sekolah.

"Di UU sudah dijelaskan bahwa UN adalah untuk mengasesmen sistem pendidikan. Tapi karena dilakukan di akhir jenjang dan karena menguji berbagai pelajaran, ini ujung ujungnya jadi angka rapor siswa," ujar Nadiem. Alasan terakhir, kata Nadiem, UN tidak mampu mengukur kemampuan kognitif siswa. Selain itu, menurut dia, UN tak menyentuh nilai karakter siswa.

"Untuk menilai aspek kognitif pun belum mantap. Karena bukan kognitif yang dites. Tapi aspek memori. Memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda. Bahkan tidak menyentuh karakter, values dari anak tersebut, yang saya bilang bahkan sama penting atau lebih penting dari kemampuan kognitif," jelasnya. UN direncanakan diganti dengan penilaian kompetensi minimum dan survei karakter. Penilaian kompetensi minimum diukur melalui asesmen literasi dan numerasi.

Selanjutnya, survei karakter berisikan tentang penerapan nilai nilai Pancasila.

Avatar

Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil. Apapun yang orang lain katakan, hal yang terpenting dalam hidup adalah bersenang-senang.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*