Alasannya Karena Bikin Citra Anies Buruk LSM Ini Laporkan William Aditya menuju BK DPRD DKI

Munculnya anggaran pengadaan lem Aibon yang bernilai fantastis di dalam draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk APBD 2020 berawal dari temuan Willilam Aditya Sarana. Diketahui, William Aditya Sarana adalah anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Beberapa usulan seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar hingga pengadaan bolpoin sebesar Rp 123,8 miliar pun berhasil dibongkarnya.

Akibat temuannya tersebut, ia dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD . Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dinilai melanggar kode etik karena membongkar ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Laporan ini pun dilayangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan).

LSM ini sendiri merupakan salah satu pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam siaran tertulisnya, LSM ini menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal . Selain itu, William juga dituding menimbulkan citra buruk bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur , Anies Baswedan yang seolah olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019). Meski mengakui salah satu tugas anggota dewan ialah mengusut setiap yang dinilai janggal, namun Sugiyanto menyesalkan keputusan William yang membeberkan hal tersebut ke media sosial. "Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov , harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan (banggar)," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mengkritik salah satu anggotanya, yaitu di sela rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Politisi Gerindra ini menyentil William lantaran kerap mengkritisi rancangan yang disusun Pemprov DKI di luar forum resmi. Bahkan, Inggard menyebut, politisi muda PSI itu tidak memiliki tata krama dalam menyampaikan aspirasinya.

"Kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Asprirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan," ucapnya, Kamis (31/10/2019). Jika ingin mengkritisi usulan yang dibuat oleh Pemprov DKI, Inggard pun menyarankan William mengemukakannya dalam rapat dengan eksekutif. "Ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar," tambahnya menjelaskan. Untuk itu, Inggard mengingatkan anggota dewan termuda itu untuk lebih menjaga sikap dan tata kramanya dalam menyampaikan pendapatan di muka umum. "Khususnya pada saudara William, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau tv. Boleh saja, tapi harus jaga tata krama, ini kan baru KUA PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif pada legislatif," kata Inggard.

Terakhir, Inggard pun mengingatkan William bahwa DPRD dan Pemprov DKI merupakan mitra yang harus saling bersinergi diantara keduanya. Sehingga bila ada kritik dan saran sebaiknya disampaikan dalam forum antar kedua instansi agar tidak menimbulkan kesan saling tuduh. "Eksekutif itu mitra kita, kalau perlu kita ngomong di dalam. Jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantas ini," tuturnya.

Sejumlah yang diajukan Pemprov DKI sempat mendapat sorotan tajam dari Fraksi PSI DPRD DKI. Salah satunya soal pengadaan lem aibon sebesar Rp 83,8 triliun yang diajukan oleh Dinas Pendidikan . Hal ini pertama kali diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Fraksi PSI yang diunggah di beberapa media sosial pribadi miliknya.

Dalam postingannya di akun facebook miliknya, William sangat heran lantaran Disdik DKI membeli lem aibon untuk 37.500 murid di Jakarta. Ia pun menyebut Pemprov DKI akan memberikan dua kaleng lem aibon ke pelajar SD setiap bulannya. "Kami menemukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem aibon sebesar 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta," tulis William.

"Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa murid murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulannya?" tambahnya. Tak sampai di situ, ia pun turut menyoroti pengadaan bolpoin oleh Dinas Pendidikan yang mencapai Rp 123,8 miliar. "Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI , Rabu (30/10/2019).

Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan bolpoin tersebut mencapai Rp 105 ribu. "Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Avatar

Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil. Apapun yang orang lain katakan, hal yang terpenting dalam hidup adalah bersenang-senang.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*