Arsul Sani Dukung Pemerintah Revisi UU Tipikor Pro Kontra Hukuman Mati bagi Koruptor

Pemberian hukuman mati bagi terpidana koruptor di Indonesia masih terus menjadi perdebatan hingga hari ini. Sebagian menganggap jenis hukuman ini dapat menimbulkan rasa jera, namunada juga yang menentangnya dengan berbagai alasan Pendapat ini salah satunya dari Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sanimenyebut, hukuman mati bagi koruptor sudah tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dilansir dari YouTube KompasTV, Rabu (11/12/2019), Arsul Sani menyebut jika fraksiPPPmendukung jika pemerintah hendak melakukan revisi Undang undang Tipikor. Lanjut, iamenilai ada sejumlah hal yang belum dicantumkan di dalam Undang undang Tipikor. Beberapa di antaranya ialah Treding of Influence atau Perdagangan Pengaruh dan korupsi di tingkat swasta.

Tak hanya itu,Arsul juga mendukung jika pemerintah akan memperluas aspek aspek apa saja untuk dikenakan hukuman mati bagi para tersangka koruptor. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)ini menekankan bahwa sebenarnya sejak dulu, pelaku koruptor dapat dijatuhi hukuman mati dalam keadaan tertentu. Ia menjelaskan, ada dua keadaan yang dapat diberikan hukuman mati bagi koruptor, yakni jika korupsi dilakukan di anggaran bencana alam dan saat negara mengalami krisis ekonomi.

"Jadi soal itu sebetulnya bukan hal yang baru. Hanya memang dalam praktek peradilan kita kan belum pernah ada terdakwa kasus korupsi yang dihukum mati. Yang ada baru hukuman penjara seumur hidup," ungkap Arsul Sani. Namun, ia mengimbau agar tidak boleh terlalu emosional dalam menanggapi kasus korupsi dengan ancaman hukuman mati. Meskipun kasus korupsi tersebut kejahatan serius atau luar biasa.

"Karena kalau kita lihat di dalam Undang undang Tipikor, spektrum tindak pidana korupsi itu ada lebih dari 20. Mana yang bisa dijatuhi hukuman mati dan tidak, sementara ini sudah diatur di dalam Undang undang Tipikor," kataArsul Sani. Tetapi segala keputusan menurutnya tetap di tangan hakim. Kini, posisi DPR masih menunggu draft atau naskah akademik terhadap revisi ini.

Sebab, revisi Undang undang Tipikor harus berawal dari pemerintah. Diketahui sebelumnya dikabarkan Presiden Jokowi menyatakan hukuman mati dapat diterapkan bagi pencuri uang negara (koruptor). Hal ini ia singgung saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diselenggarakan di SMK Negeri 57 Jakarta.

Menurutnya, hukuman mati bagi koruptor di Indonesia sangat tergantung kepada aspirasi masyarakat. Selain itu, harus ada revisi undang undang yang dilakukan oleh DPR RI. Presiden lantas menyatakan tak menutup kemungkinan inisiatif usulan ini akan datang dari pemerintah.

"Kehendak masyarakat, kalau memang masyarakat berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang undang pidana, Tipikor, itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif," ungkap Jokowi, dilansir dari YouTube KompasTV, Selasa (10/12/2019). Atas pernyataan presiden tersebut, kini wacana hukuman mati bagi koruptor kembali mencuat.

Avatar

Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil. Apapun yang orang lain katakan, hal yang terpenting dalam hidup adalah bersenang-senang.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*