Catatan Amnesty Internasional : 8 tahun Terjadi 69 kasus Pembunuhan Tidak Sah di Papua

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya menerima banyak laporan kredibel tentang pembunuhan tidak sah dan penggunaan kekuatan serta senjata api yang tidak perlu hingga berlebihan oleh polisi dan personel militer saat semonstrasi dan pertemuan pro kemerdekaan. Menurutnya, pemerintah secara konsisten gagal membedakan antara kelompok bersenjata yang menggunakan kekerasan dan aktivis damai. Buruknya lagi, para aktivis politik yang dituuduh memiliki hubungan dengan kelompok pro kemerdekaan telah disiksa atau diperlakukan buruk selama penangkapan dan penahanan.

"Pertanggungjawaban atas tindakan semacam itu jarang terjadi. Kalaupun ada, kebanyakan aparat keamanan yang terlibat hanya menerima sanksi disipliner," ujar Usman Hamid, Jumat (29/3/2019) di Kantor Amnesty International Indonesia (HDI) Hive Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Usman Hamid, Amnesty Internasional tidak mengambil posisi dalam hal status politik provinsi manapun di Indonesia, termasuk seruan kemerdekaan. "Amnesty International telah ‎mendokumentasikan 69 kasus dugaan pembunuhan tidak sah oleh pasukan keamanan di Papua antara Januari 2010 dan Februari 2018, dengan total 95 korban. Sebagian besar diantaranya tepatnya 85 orang adalah orang asli Papua," tuturnya.

Menyikapi hal ini, Amnesty International ‎merekomendasikan beberapa point kepada pemerintah. Pertama pemerintah harus memastikan bahwa semua personel polisi dan militer yang terlibat pelanggaran HAM di Papua dimintai pertanggungjawaban. Orang orang yang dicurigai terlibat dalam pelanggaran HAM yang serius harus dituntut di pengadilan sipil dalam proses yang memenuhi standar peradilan internasional dan para korban serta keluarga harus mendapatkan reparasi.

Kedua, pemerintah perlu melakukan peninjauan menyeluruh pada kebijakan dan perilaku polisi, militer dan aparat keamanan lainnya dalam penggunaan kekuatan dan senjata api termasuk dalam menanggapi pertemuan publik dan penangkapan. "Ketiga membentuk pengadilan HAM Papua dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi khusus tahun 2001 dan memastikan bahwa kedua lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan hukum dan standar HAM internasional," kata Usman Hamid. Terakhir pemerintah harus memastikan organisasi HAM dan jurnalis benar benar diberikan akses yang tidak dihalang halangi ke Provinsi Papua dan Papua Barat.

Avatar

Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil. Apapun yang orang lain katakan, hal yang terpenting dalam hidup adalah bersenang-senang.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*