Ini Sikap PKS Ada Kelompok Massa Tolak Djakarta Warehouse Project

Sejumlah elemen masyarakat menolak event tahunan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 akan terselenggara selama tiga hari, mulai 13 16 Desember, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahkan hari ini, Kamis (12/12) puluhan orang menggeruduk kembali kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. Aksi bakar ban hingga hadang Jalan Medan Merdeka Selatan mereka lakukan. Menanggapi aksi protes yang terjadi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menjelaskan larangan sebuah kegiatan tidak bisa diputuskan hanya berdasar selera ataupun kecocokan pribadi semata.

"Jadi bukan karena kita nggak cocok kemudian kita larang. Jadi bukan karena saya nggak berselera lalu saya larang," kata Suhaimi saat ditemui di Nuansa Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). Sebab Indonesia, termasuk Jakarta adalah negara yang diatur hukum. Sehingga pertimbangan pemberian izin mengacu pada aturan yang berlaku. Jika sebuah event memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melarangnya.

"Protes silakan karena kan negara demokrasi. Jadi itu biasa aja. Tapi semua dikembalikan kepada aturan. Kalau aturan boleh ya silakan. Kita enak bernegara karena ada patokan patokan yang kita sepakati bersama," jelas dia. "Kedua, kita nggak melarang musik. Kita nggak larang seni budaya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangannya itu harus berdasarkan kepada ketaatan hukum. Itu intinya," lanjut Suhaimi.

Avatar

Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil. Apapun yang orang lain katakan, hal yang terpenting dalam hidup adalah bersenang-senang.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*